Laporan Wartawan Tribun Jabar
TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - Perekrutan pegawai non-PNS (pegawai negeri sipil) di Sumedang, diduga diwarnai praktik jual-beli yang ditandai sejumlah uang.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi A DPRD Sumedang, Ending Ahmad Sadjidin.
Ending mengaku mencium aroma uang dalam perekrutan pegawai non-PNS yang jumlahnya mencapai ribuan. Bahkan Sekda Atje Arifin Abdullah saat rapat kerja dengan komisi A DPRD mengatakan, sebanyak 7.000 pegawai non-PNS yang bekerja setelah tahun 2006 dianggap ilegal.
"Aroma uang supaya bisa diangkat jadi pegawai non-PNS memang tercium dan terdengar, hanya saja sulit dibuktikan," kata Ending di ruang komisi A, Kamis (24/5/2012).
Ending mengatakan, menurut informasi yang diterimanya, untuk menjadi pegawai non-PNS, ada yang harus mengeluarkan uang Rp 30 juta.
"Ada yang mengatakan mengeluarkan uang Rp 30 juta, " ujar Ending.
Menurut catatan Tribun, beberapa kasus penipuan pegawai juga sudah sering ditangani polisi. Korban melapor ke polisi karena setelah membayar uang puluhan juta rupiah tak pernah diangkat menjadi pegawai.
Beberapa PNS di lingkungan Pemkab sudah ada yang ditangkap dan ditahan polisi. Menurut Ending, yang juga politisi PBB, pemerintah harus tegas dengan keberadaan pegawai di Pemkab Sumedang.
"Bupati yang terpilih nanti harus punya keberanian untuk merampingkan pegawai. Sebab kalau tidak, maka kondisi keuangan APBD akan terus habis untuk membayar belanja pegawai," kata Ending.
Anggota Komisi A asal Fraksi Golkar, Naya Sunarya, mengatakan jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Sumedang jumlahnya mencapai 13.781.
"Pemkab harus membuat analisa kebutuhan pegawai dan juga analisa beban kerja," kata Naya. Menurut Nurdin, anggota Komis A DPRD Sumedang lainnya, dengan langkah seperti itu akan diketahui berepa kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja sera analisa kebutuhan.
Comments :
0 komentar to “Ongkos Jadi Pegawai Non-PNS di Sumedang Rp 30 Juta”
Posting Komentar