Panpel TK: Pemprov Salah Alamat

Panpel TK: Pemprov Salah Alamat

Laporan:  Wartawan Tribun Timur/  Ilham

TRIBUNNEWS.COM  MAKASSAR,-Ketua Panitia Pelaksana wisuda Tingkat Kanak-kanak (TK)-Tempat Pengajian Anak (TPA) BKPRMI Takalar Subhan menyebut Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulsel salah alamat.

Subhan menimpali protes Pemprov yang menyalahkan Panpel TK BKPRMI yang dilansir Tribun Timur, Selasa (15/5/2012). Pemprov menyebut BKPRMI salah menentukan jadwal.

"Tidak ada masalah dengan jadwal dari kami. Kalau pemprov menyalahkan kami, kami kira itu salah alamat. Pasalnya Nurhadijah yang menulis citizen report ke Tribun Timur, Nuhadijah menulis dengan nuraninya, apa yang dia lihat dan dia rasakan. Jadi sebaiknya pemprov klarifikasi ke Nurhadijah," kata Subhan kepada Tribun Timur, Makassar, Selasa (15/5)

Nurhadijah yang juga Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin mengirim citizen report kepada redaksi Tribun Timur berjudul Tujuh Jam Menunggu Kosong Satu Sulsel. Berita dikirim melalui portaltribuntimur@gmail.com, Sabtu (13/5)

Berita tersebut membuat Pemprov tersinggung dan balik menyerang Panitia keesokan harinya."Na ballassi kita ini, karena ini komsumsi publik, itu masalahnya panitianya juga di sana tidak konfirmasi balik ke pihak pemprov. Pak Gubernur (Syahrul) tiba di sana sekitar pukul 15, pak Gubernur tidak tahu itu jadwal karena protokol yang atur, Pak Gubernur hanya mengikuti jadwal protokol," kata Divisi Informasi dan Pengumpulan Data Humas Pemprov Badaruddin Kepada Tribun Timur melalu telepon selularnya, Makassar, Senin (14/5)

Nurhadijah mengabarkan, sebanyak 740 santri dari 67 TK-TPA yang tergabung dalam BKPRMI se- Polongbangkeng Utara menunggu di Islamic Centre Takalar.

Ratusan santri menunggu dari pukul 10.00 wita hingga kurang lebih tujuh jam ke depan. Pasalnya. Menurut kesaksian mata Nurhadiah, rombongan komandan (julukan Syahrul) baru tiba di tempat wisuda sekitar pukul 16.20 Wita.

LPA: Eksploitasi Anak

Akibat pemberitaan tersebut, aktivis anak ikut kepincut. Sekertaris Umum Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Sulsel Ghufron menilai bakal calon gubernur incumbent Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberi perlakuan yang kurang etis terhadap anak.

Aktivis 98 Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini menimpali keterlambatan Syahrul yang membuat 740 santri peserta wisuda ke-10 dari 67 TK-TPA, tergabung dalam BKPRMI se Polongbangkeng Takalar menunggu selama tujuh jam di Polongbangkeng Utara, Takalar, Sabtu (13/5).

"Itu eksploitasi anak untuk kepentingan politik. Semua bentuk pengerahan anak untuk kepentingan orang dewasa, di mana bukan merupakan kepentingan anak, adalah bentuk eksploitasi yang dilarang oleh Undang-undang perlindungan anak dan konvensi Hak Anak," kata Ghufron kepada Tribun Timur via telepon selularnya, Makassar, Minggu (13/5)

"Kegiatan pengerahan anak juga tidak berguna untuk anak-anak, sebaiknya dihindari oleh politisi dan pejabat, kecuali pejabat mau berdialog dengan anak-anak. Tentu haruslah anak-anak yang mampu memberi pandangan kepada politisi dan pejabat, bukan anak-anak TK," Ghufron menambahkan

Di acara penantian itu, santri datang diantar orang tua dan keluargnya masing-masing, mulai berdatangan ke lokasi acara sekitar pukul 10.00 Wita.