Tender Distribusi Majalah di DPR Rp 7 M Sangat Mencurigakan

Tender Distribusi Majalah di DPR Rp 7 M Sangat Mencurigakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menaruh kencurigaan mendalam terhadap tender proyek distribusi majalah dan buletin Parlementaria di DPR senilai Rp 7 miliar yang dimenangkan PT Pos Indonesia (Persero).

"Kemenangan tender PT Pos Indonesia (persero) ini bisa mengalahkan sebanyak 18 perusahaan yang ikut dalam proses tender ini. Kemenangan ini, sebetulnya sangat mencurigakan adanya 'pengaturan' di dalam proses pelelangannya, dan menentukan pemenangnya. Masa', dari 19 perusahaan yang ikut lelang, hanya ada 4 perusahaan yang mengajukan penawaran harga kepada panitia tendernya," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional, Uchok Sky Khadafi, Senin (13/5/2012).

Perusahaan persero berkantor di Jalan Gedung Kesenian Nomor 2 Jakarta Pusat itu, memenangkan tender 'Distribusi dan Praposting Majalah dan Buletin Parlementaria ke Dalam Negeri dan Luar Negeri', dengan nilai penawaran sebesar Rp 7.042.450.250.

Sangat mencurigakan, karena dari 19 perusahaan peserta lelang, hanya empat perusahaan yang mengajukan penawaran harga kepada panitia tender. Keempat perusahaan itu adalah PT Pos Indonesia (Persero) dengan harga penawaran sebesar Rp 7 miliar, PT Atlas Logistic Indonesia sebesar Rp 7,1 miliar, PT Anugrah Mulai Pratama Nusantara sebesar Rp 7,2 miliar, dan PT Trilogy sebesar Rp 7,3 miliar.

Sementara, pengumuman tender proyek ini dimulai pada 20 hingga 30 April 2012, dengan Harga Prakiraan Sementara (HPS)sebesar Rp 7.462.125.000 dan alokasi anggaran APBN 2012 atau nilai pagu yang disediakan sebesar Rp 7. 618.750.000.

FITRA mencatat alokasi anggaran proyek yang disediakan untuk sekadar distribusi dan praposting majalah dan buletin senilai Rp 7,6 miliar ini sangat kemahalan. "Masa', kalau satu tahun ada 48 minggu, berarti setiap minggu untuk alokasi distribusi majalah dan buletin sebesar Rp 158,7 juta?" katanya.

Kemahalan dan tidak rasional alokasi anggaran distribusi ini makin memberatkan APBN 2012. Secara tidak langsung, hal ini membuat pemerintah membebankannya kepada masyarakat melalui pajak dan memaksa menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau membatasi subsidi BBM. Miris, karena DPR yang disebut representasi rakyat justru tinggal senang-senang dengan menghambur-hambur uang rakyatnya.

FITRA juga mencatat alokasi anggaran Penerbitan Buletin dan Majalah Parlemen pada 2011 sebesar Rp 6,5 miliar meningkat Rp 8,3 miliar mejadi Rp 14,9 miliar untuk alokasi anggaran yang sama pada 2012 ini.

Kenaikan alokasi anggaran ini, lagi-lagi menunjukan bahwa DPR sebagai sekelompok orang yang mewakil rakyat justru lebih memikirkan diri sendiri dan jauh dari perbuatan penghematan anggaran.

Atas persoalan-persoalan itu, FITRA meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi pengadaan proyek Distribusi dan Praposting Majalah dan Buletin Parlementarian ke Dalam Negeri dan Keluar Negeri yang dilakukan oleh DPR.

FITRA meminta DPR, khususnya bagian Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), untuk menekan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sehingga menunda dahulu penandatangan kontrak pemenang tender PT Pos Indonesia sebelum ada hasil evaluasi dari LKPP.

(Abdul Qodir)